Hitunglah Pesangon Sesuai Peraturan

PHK adalah langkah yang paling dihindari oleh perusahaan manapun. Tetapi bila PHK terpaksa dilakukan, perusahaan tidak boleh melupakan kewajibannya untuk membayar pesangon sesuai hak karyawan. Bagaimana hitung-hitungannya?

Anung Prabowo


Dalam menghadapi persaingan bisnis yang kian tajam, perusahaan perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan. Berbagai program pelatihan secara berkesinambungan pun perlu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kompetensi karyawan. Namun, bila berbagai program itu sudah dilaksanakan tetapi karyawan masih tidak dapat meningkatkan produktivitas atau kompetensinya, perusahaan berhak memilih alternatif yang paling tidak populer, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tentu saja, PHK harus dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya, perusahaan seringkali kesulitan menghitung jumlah kompensasi yang harus diberikan ke karyawan lantaran tidak mengetahui peraturannya. Praktisi dan konsultan senior di bidang SDM, FX Djoko Soedibjo menegaskan, sepatutnya besaran kompensasi yang diberikan itu minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi PHK menurut UU Ketenagakerjaan terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Djoko mencontohkan beberapa kasus PHK yang “win-win”, diantaranya: pekerja yang melakukan kesalahan berat hanya diberikan uang penggantian hak yang besarannya disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan. Sementara kalau pekerja melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diancam PHK, maka mendapatkan: 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Besaran kompensasi PHK menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar +/- 13% upah (hasil penelitian Universitas Padjadjaran Bandung) adalah terlalu besar bagi pemberi kerja maupun perusahaan pada umumnya. Komposisi 13% itu terdiri dari uang pesangon 9%, uang penggantian hak 1,5%  dan uang penghargaan masa kerja 2,5%. Dari besaran ini, jika ditelaah lebih lanjut akan diketahui bahwa penghargaan masa kerja tumpang tindih dengan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (substansi sama tetapi namanya berbeda).

Pesangon dan uang penggantian hak seharusnya didefinisikan sebagai uang tunggu untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Besaran maksimumnya adalah 6 bulan disesuaikan masa kerja dan tingginya upah (ketentuan ceiling atau degresif sesuai PTKP). Diperkirakan alokasi untuk ini berkisar 2%-3% upah yang diterima. Penghargaan Masa Kerja (PMK) lebih tepat ditempatkan dalam posisi Dana Pensiun Wajib (Public Pension Fund). Kontribusinya menyesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Bagi pengusaha, memberikan tanda penghargaan yang dikaitkan dengan berakhirnya hubungan kerja pada dasarnya tidak menjadi masalah. Namun dalam praktik perundang-undangan sekarang, biaya pengakhiran hubungan kerja menjadi beban yang disebabkan karena pengaturan yang tumpang tindih. Misalnya, beberapa istilah terkait yang notabene adalah “cost” bagi pengusaha, antara lain program pensiun dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan usia seseorang. Selain itu, kompensasi PHK (UP, UPMK, UPH) juga dikaitkan dengan usia (masa kerja) seseorang serta alasan-alasan yang menjadi penyebab PHK itu dilakukan. Bila semua itu disatukan dengan program asuransi kompensasi PHK, maka tidak ada lagi istilah atau sistem lain yang membebani perusahaan.

Djoko menggambarkan, bila perusahaan sudah beroperasi lebih dari 15 tahun dan akan meningkatkan kinerja serta daya saingnya, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan efisiensi. Salah satu program efisiensi adalah melakukan pengurangan karyawan atau rasionalisasi. Karyawan yang sudah tidak produktif, malas-malasan, sering mangkir, sering mendapatkan surat peringatan, dan tidak dapat ditingkatkan kompetensinya akan diminta untuk meninggalkan perusahaan.

Contoh kasus rasionalisasi, misalnya, yang melanda industri penerbangan nasional pada awal tahun ini. Belum genap sepekan terpuruknya Adam Air, giliran Merpati Nusantara Airlines (MNA) menghadapi nasib serupa. Meskipun belum sampai berhenti beroperasi, manajemen MNA melakukan rasionalisasi sekitar 500 karyawan lantaran menjalankan program restrukturisasi. Sementara itu, karyawan yang dengan sukarela mendaftarkan diri mengikuti program tersebut diberikan kompensasi yang sesuai dengan masa kerja, jabatan, dan usia. Manajer Humas Merpati Purwatmo mengatakan, pihaknya terpaksa merogoh kocek hingga Rp 70 miliar untuk membayar pesangon karyawan.

Kasus lain yang dicontohkan Djoko adalah rasionalisasi yang timbul sebagai akibat merger atau akuisisi. Kalau hal ini terjadi, katanya, pengusaha dan pekerja memiliki pilihan masing-masing. Bila karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka ia berhak menerima uang pesangon sebesar 1 kali, uang perhargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Bila alasan penolakan kerja berasal dari pengusaha (perusahaan yang melakukan merger), maka karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak.

Di luar perhitungan normatif di atas, ada pula pemberian paket golden shakehand yang merupakan bentuk kesadaran dari pengusaha dalam menyelesaikan PHK atas dasar sukarela melalui persetujuan bersama. “Jadi lebih fairness. Makin panjang masa kerja seseorang, makin besar pula uang pesangon yang diterimanya,” ujar Djoko menjelaskan. Selain itu, pemberian kompensasi kepada karyawan juga perlu “pemanis” atau tambahan-tambahan lain yang menarik. Misalnya, karyawan yang telah memiliki masa kerja 25 tahun atau lebih, diberi tambahan lain seperti ongkos naik haji (ONH).

Idealnya kompensasi PHK dilaksanakan oleh pengusaha dan, di sisi lain, pekerja dipastikan memperoleh hak-haknya. Kekhawatiran yang muncul karena kompensasi PHK dianggap terlalu membebani perusahaan, akan membuat nasibnya sama dengan UU Jamsostek. Sebagaimana diketahui, saat ini hanya 25% perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Adanya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kompensasi PHK sepatutnya mengarah ke penciptaan iklim investasi yang lebih baik dengan tidak memberatkan dunia usaha. Jika seluruh aspek positif maupun negatif yang terkait dengan RPP Kompensasi PHK ini dapat diperhatikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi carut-marut hubungan industrial di Indonesia. Tujuannya, tak lain untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.

Perhitungan kompensasi PHK menurut UU Ketenagakerjaan yang terdiri dari: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. (Masa kerja diberi simbol x).
Pesangon
1. x< 1 tahun = 1 bulan upah
2. 1 tahun<x<2 tahun = 2 bulan upah
3. 2 tahun<x<3 tahun = 3 bulan upah
4. 3 tahun<x<4 tahun = 4 bulan upah
5. 4 tahun<x<5 tahun = 5 bulan upah
6. 5 tahun<x<6 tahun = 6 bulan upah
7. 6 tahun<x<7 tahun = 7 bulan upah
8. 7 tahun<x<8 tahun = 8 bulan upah
9. x<8 tahun = 9 bulan upah
Uang Penghargaan Masa Kerja
1. 3 tahun<x<6 tahun = 2 bulan upah
2. 6 tahun<x<9 tahun = 3 bulan upah
3. 9 tahun<x<12 tahun = 4 bulan upah
4. 12 tahun<x<15 tahun = 5 bulan upah
5. 15 tahun<x<18 tahun = 6 bulan upah
6. 18 tahun<x<21 tahun = 7 bulan upah
7. 21 tahun<x<24 tahun = 8 bulan upah
8. x<24 tahun = 10 bulan upah
Uang Penggantian Hak
1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangong dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB

HC Edisi Agustus 2008
Rubrik Kompensasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: